Budaya Administrasi Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Created By :
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Indonesia
Tlp/Fax. (+62) 274-580818

Referer :

Login Pengguna





Login Kabupaten/Kota
:
:



Statistik User
Jumlah User: 3410
Hari Ini
Login: 20
Daftar: 14
Kemarin Senin
Login: 9
Daftar: 6
Kemarin Minggu
Login: 13
Daftar: 5
Kemarin Sabtu
Login: 22
Daftar: 10
Kemarin Jumat
Login: 19
Daftar: 9
Kemarin Kamis
Login: 14
Daftar: 6
Kemarin Rabu
Login: 30
Daftar: 15
Kemarin Selasa
Login: 31
Daftar: 15



Pekerjaan User
Pelajar/Mahasiswa: 2172
Peneliti/Dosen: 113
ASN/TNI/POLRI: 188
Konsultan/NGO: 50
Perangkat Desa: 150
BUMN/BUMD: 30
Marketing: 45
LBH/Advokad: 6
Wiraswasta: 187
Perbankan: 23

Keperluan User
Akademik: 1636
Laporan Kedinasan: 212
Penelitian/Pengkajian: 627
Data Pembanding: 180
Pemetaan Konsumen: 72
Laporan: 519


Kunjungan Bulan ini
Forum komunikasi petugas registrasi Desa/Kelurahan

Desa Hargotirto, berkata :
@ AGUS SUYATNO, kami kirim contoh ke alamat email njenengan, semoga manfaat.

AGUS SUYATNO, berkata :
mohon diberukan contoh PERMOHONAN IMPORT BASIS DATA PENDUDUK

GIRISEKAR, berkata :
saya mengalamai kendala buku induk penduduk banyak yang dobel. adakah desa lain yang mengalami??? mohon bimbingannya

Wukirharjo, berkata :
terimaksih telah diaktifkan impor data onlinenya.

Wukirharjo, berkata :
mohon diaktifkan impor data online pak. terimakasih

Giritirto, berkata :
Bagaimana cara mengImport data penduduk kategori Kematian ?,, Setalah Klik Cari dan Cetak, hasilnya tidak ada.

Desa Hargosari,Tanju, berkata :
salam kenal,,,,,

Desa Hargotirto, berkata :
Ternyata sudah ada update pada 2017, silahkan masuk ke websitenya.

Wukirharjo Prambanan, berkata :
hadir

, berkata :
sudah mas

<<< Selengkapnya >>>

GPS dan Google Map
Koordinat Kantor Pemerintahan


Mengagumkan


Budaya Administrasi Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Budaya Administrasi Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta


1. Latar Belakang
a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem bersifat nasional memiliki nilai strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengelolaan SIAK secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. SIAK diarahkan untuk mewujudkan komitmen Budaya Administrasi Kependudukan yang dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena terkait dengan kepastian hukum (pengakuan negara) terhadap status kependudukan/ warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai, misal : kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), mutasi domisili penduduk dan lain sebagainya. Satu hal vital untuk menghasilkan data penduduk yang akurat dan mutakhir merupakan pelaksanaan dari pelayanan administrasi kependudukan (peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk) di kabupaten/kota yang terkonsolidasi dengan data pusat di Kementerian Dalam Negeri, hal itu agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan publik atau untuk keperluan akademis.
Data penduduk yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan di segala bidang, misalnya : data pemilih Pemilu, kebutuhan mengenai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti : susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah tentu data yang tersedia haruslah akurat, lengkap dan mutakhir dengan sistem pelaksanaan yang berkesinambungan. Hal ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan SIAK secara terpadu mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri).


b. Proses terwujud database kependudukan yang realiable dan valid (nyata dan akurat), merupakan pelaksanaan SIAK nasional secara real time on-line terus-menerus dan berkelanjutan. Sekarang ini 505 Kabupaten/Kota se-Indonesia dilakukan konsolidasi database kependudukan secara intensif dengan data pusat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pengintegrasian dengan perekaman biometrik KTP-elektronik secara nasional, untuk terbangun database kependudukan nasional.


c. Tiga Wujud Kebudayaan menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (1979: 186-187). Pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan yang pertama berbentuk abstrak, sehingga tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau gagasan banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kata “adat‟ dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan untuk bentuk jamaknya disebut dengan adat istiadat (1979: 187). Wujud kebudayaan yang kedua disebut dengan sistem sosial (Koentjaraningrat, 1979: 187). Sistem sosial dijelaskan Koentjaraningrat sebagai keseluruhan aktifitas manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya.
Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk pola-pola tertentu berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan yang memiliki pola tersebut disebut sebagai sistem sosial oleh Koentjaraningrat. Sistem sosial berbentuk kongkrit karena bisa dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan. Kemudian wujud kebudayaan yang ketiga kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik (Koentjaraningrat, 1979: 188). Wujud kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat.
Selaras dengan hal itu dalam budaya di Yogyakarta, terdapat tradisi : tedhak sitèn, mitoni (terkait kelahiran), nyewu atau peringatan seribu hari meninggal, tradisi perkawinan yang sakral, juga adanya tradisi pembuatan serat kekancingan atau sertifikat silsilah keluarga kraton Yogyakarta. Hal itu dikatakan oleh Raden Wedana Murtiwandowo (22 November 2008 “Tepas Darah Dalem, Kraton Yogyakarta”) bila kita mengerti asal-usul, maka kita akan menjaga tindak-tanduk (tingkah-laku, etika), sikap dan perbuatan, karena kita keturunan dari orang yang punya martabat atau bukan orang sembarangan. Juga disebutkan hal itu untuk mengurus warisan dengan mengetahui silsilah keluarga. Tujuan lainnya, supaya tidak kepaten obor (kehilangan jejak) atau bisa mengumpulkan balung pisah (merunut atau menyatukan) keluarga. Hal itu akan sangat kondusif untuk mendorong terwujudnya “Budaya Administrasi Kependudukan” yang pada gilirannya dapat mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menganut beberapa asas, antara lain: pada penjelasan Pasal 4 huruf c, bahwa yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal. Penjelasan Pasal 4 huruf e, bahwa yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. Kemudian pada Penjelasan Pasal 4 huruf f, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya. Kemudian pada Penjelasan Pasal 4 huruf g, yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.


e. Dalam Pasal I angka 12 Pasal 58 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : 1) Pelayanan publik; 2) Perencanaan pembangunan; 3) Alokasi anggaran; 4) Pembangunan demokrasi; dan 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.


2. Maksud dan Tujuan
Maksud
Optimalisasi peran budaya Yogyakarta dalam proses internalisasi Budaya Administrasi Kependudukan agar berkontribusi mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan yang berujung pada terwujudnya data kependudukan yang akurat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tujuan
Ketersediaan database dan data kependudukan yang valid dan up to date (akurat, lengkap dan terkini) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pemilu, untuk keperluan akademis dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui:
a. Sinergitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan oleh Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam jaringan komunikasi database kependudukan di DIY.
b. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan oleh lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam layanan publik di DIY. Pengondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sebagai prasyarat untuk mendapat akses layanan publik, karena dokumen kependudukan merupakan alat bukti autentik yang merupakan hak sekaligus wajib dimiliki penduduk. Misal, untuk mengetahui status kewarganegaraan penduduk dibuktikan dengan Akta Kelahiran, status perkawinan dengan Akta Perkawinan atau Surat Nikah, status kependudukan dengan KTP-el. Hal ini penting dilakukan mengingat semua lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sangat berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Bila lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah dalam relasinya dengan publik tidak selalu mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan, maka penduduk merasa tidak urgen untuk memiliki dokumen kependudukan (misal KTP-el atau Akta Kelahiran) yang berdampak pada tingkat kepemilikan dokumen kependudukan penduduk menjadi rendah, dan mengakibatkan rendahnya pula kualitas database kependudukan.

 

Yogyakarta, 29 Desember 2014
Bagian Kependudukan, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY





Silahkan login atau daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

Tidak ada komentar